Peraturan Pemerintah (PP) No 15, 16, dan 17 tahun 2012 tentang perubahan gaji PNS, TNI, dan Polri, telah ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pekan lalu. Namun peraturan ini belum mengatur perbaikan sistem pengupahan pahlawan tanpa tanda jasa ini.
Juru Bicara Kepresidenan RI Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemerintah juga tengah membahas tentang perbaikan upah guru honorer, namun belum terealisasi.
"Sebetulnya selama ini telah ada pembahasan di Kementerian PAN dan RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan Kemendikbud (Kemneterian Pendidikan dan Kebudayaan)," ujar Julian di halaman Istana Negara,Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2012).
Julian tak sependapat, pemerintah lambat dalam merespons kesejahteraan guru honorer yang berjuang mendidik anak Indonesia. "Kalau disebut lambat, kami kira memang itu ada proses tindak lanjut, mungkin membutuhkan waktu untuk validitas yang menjadi keharusan di sana," jelasnya.
Julian mengharap, pengaturan tentang upah guru honorer dapat segera teratasi dan tidak adanya kesenjangan pendapatan antara PNS, TNI, Polri, dengan pahlawan yang berjasa besar bagi pendidikan anak Indonesia.
"Mudah-mudahan akan mencapai kesepahaman, sesungguhnya sudah tercapai kesepahaman, bagaimana nanti persinya Kemenpan yang akan menjelaskan," kata Julian.
Sumber : Di sini
Posting Komentar