Padang - Kota Padang masih kekurangan tenaga pengajar. Tenaga honorer
dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan kebutuhan guru. Sekarang jumlah
guru honorer lebih setengah dari jumlah guru PNS. Berdasarkan data Dinas
Pendidikan Kota Padang tercatat ada 8.521 guru PNS dan 5.840 guru
honorer.
Kekurangan 527 Guru
Koordinator Pengawasan, Dinas Pendidikan Kota Padang, Muslim mengatakan, sekarang yang paling kurang adalah guru Sekolah Dasar (SD). Kota Padang kekurangan setidaknya 527 tenaga guru SD. Belum lagi ditambah dengan guru yang akan pensiun pada 2012 dan 2013.
“Sebenarnya telah diusulkan penambahan guru PNS. Tapi kan sekarang masih moratorium PNS. Jadi belum ada solusi konkret, kecuali memanfaatkan tenaga honorer,” katanya.
Koordinator Pengawasan, Dinas Pendidikan Kota Padang, Muslim mengatakan, sekarang yang paling kurang adalah guru Sekolah Dasar (SD). Kota Padang kekurangan setidaknya 527 tenaga guru SD. Belum lagi ditambah dengan guru yang akan pensiun pada 2012 dan 2013.
“Sebenarnya telah diusulkan penambahan guru PNS. Tapi kan sekarang masih moratorium PNS. Jadi belum ada solusi konkret, kecuali memanfaatkan tenaga honorer,” katanya.
Gaji Rp 200.000/ bulan diterima 3 bulan sekali
Saat ini khusus untuk guru SD ada 2.302 guru honorer. Sayangnya,
walaupun sama-sama tenaga pendidik, guru honorer sampai saat ini masih
belum mengenyam upah yang layak. Rata-rata kebanyakan guru honorer hanya
menerima gaji Rp200 ribu per bulan. Itu pun diterima tiga bulan sekali.
Hal inilah yang disesalkan Pengamat Kebijakan Publik Sumbar, Eka Vidia. Ia menilai, jika memang tenaga guru honorer dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan guru, setidaknya ada kebijakan yang bisa mengurangi penderitaan para guru honorer ini.
“Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup jika hanya menerima Rp200 ribu. Apalagi dibayarkan 3 bulan sekali,” katanya.
Menurut Eka, pemerintah setidaknya bisa mengeluarkan kebijakan untuk penambahan upah guru ho-norer. Dengan begitu ada sedikit keadilan. Atau bisa juga dengan mengeluarkan kebijakan tentang keseragaman honor yang harus diberikan pada tenaga honorer.
Hal inilah yang disesalkan Pengamat Kebijakan Publik Sumbar, Eka Vidia. Ia menilai, jika memang tenaga guru honorer dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan guru, setidaknya ada kebijakan yang bisa mengurangi penderitaan para guru honorer ini.
“Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup jika hanya menerima Rp200 ribu. Apalagi dibayarkan 3 bulan sekali,” katanya.
Menurut Eka, pemerintah setidaknya bisa mengeluarkan kebijakan untuk penambahan upah guru ho-norer. Dengan begitu ada sedikit keadilan. Atau bisa juga dengan mengeluarkan kebijakan tentang keseragaman honor yang harus diberikan pada tenaga honorer.
Keluhan Tak Dihargai
Sayangnya, keluhan para guru honorer tentang upah yang tak layak sering
dianggap angin lalu. Apalagi banyak lulusan keguruan yang mau saja
dibayar dengan upah amat rendah. “Dalam pikiran mereka tak apa menerima
upah yang tak cu- kup itu, jika nanti bisa di- angkat
jadi tenaga PNS,” katanya.
Padahal, menurut Eka, tak sedikit guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tapi tak juga diangkat menjadi PNS.
Eka menilai jika moratorium masih akan berlanjut, sementara kekurangan guru masih banyak, pemerintah daerah setidaknya bisa mengeluarkan kebijakan untuk kesejahteraan para guru ho-norer. Karena mau tak mau tenaga mereka akan terus digunakan sampai kebutuhan guru terpenuhi.
“Sekarang ini pemerintah sudah tahu guru kurang dan dibantu tenaga honorer. Tapi juga tahu tenaga honorer upahnya tak layak. Pemerintah jangan tetap memilih diam saja. Berikan solusi,” katanya.
Padahal, menurut Eka, tak sedikit guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tapi tak juga diangkat menjadi PNS.
Eka menilai jika moratorium masih akan berlanjut, sementara kekurangan guru masih banyak, pemerintah daerah setidaknya bisa mengeluarkan kebijakan untuk kesejahteraan para guru ho-norer. Karena mau tak mau tenaga mereka akan terus digunakan sampai kebutuhan guru terpenuhi.
“Sekarang ini pemerintah sudah tahu guru kurang dan dibantu tenaga honorer. Tapi juga tahu tenaga honorer upahnya tak layak. Pemerintah jangan tetap memilih diam saja. Berikan solusi,” katanya.
Posting Komentar